Masa Depan QRIS: Strategi dan Prospek

Sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah mengalami pertumbuhan pesat sejak diperkenalkan pada tahun 2020. QRIS memungkinkan transaksi tanpa bergantung pada sistem pembayaran asing, sehingga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia. Namun, Amerika Serikat sempat mengkritik QRIS karena dianggap mengurangi dominasi perusahaan pembayaran global seperti Visa dan Mastercard. Dalam laporan United States Trade Representative (USTR) 2025, QRIS disebut sebagai hambatan perdagangan yang merugikan perusahaan-perusahaan AS. Pemerintah Indonesia menanggapi kritik ini dengan menegaskan bahwa QRIS adalah bagian dari strategi kedaulatan ekonomi digital, bukan bentuk proteksionisme.

Statistik menunjukkan bahwa penggunaan QRIS terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, volume transaksi QRIS mencapai 124,11 juta dengan nominal Rp8,21 triliun. Angka ini melonjak menjadi 374,69 juta transaksi dengan nominal Rp27,63 triliun pada 2021. Tren pertumbuhan berlanjut hingga 2024, dengan volume transaksi mencapai 6,24 miliar dan nominal transaksi Rp659,93 triliun. Peningkatan ini mencerminkan adopsi QRIS yang semakin luas di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pertumbuhan yang pesat, QRIS menjadi salah satu sistem pembayaran utama di Indonesia.

Meskipun QRIS memberikan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia, tantangan tetap ada, termasuk persaingan dengan sistem pembayaran global dan regulasi internasional. Pemerintah terus berupaya memperkuat ekosistem pembayaran digital dengan meningkatkan keamanan transaksi dan memperluas integrasi QRIS ke berbagai platform. Selain itu, Indonesia juga mendorong kerja sama dengan negara lain untuk memperluas penggunaan QRIS secara internasional. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berharap dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi digitalnya sekaligus memastikan sistem pembayaran yang efisien dan inklusif bagi masyarakat.

sumber [1]